Senin, September 29, 2014

SPS (Sindrom Pra Skripsi)


Kira-kira sebulan sebelum pengajuan judul skripsi,,

Setiap hari yang Ku lalui terasa amat berbeda sekali. Semua serba salah. Ada saja yang jadi faktor masalah. Mau makan, gak selera. Mau tidur, entar kebablasan. Mau nge-game, kalah terus, gak fokus. Mau jalan-jalan, harus hemat uang buat kebutuhan mendadak nanti pas skripsian. Hal-hal yang selalu aku lakuin buat ngilangin stress, sekarang udah gak mempan.

Misalnya, nonton filem. Biasanya, kalo lagi suntuk atau ngantuk pas ngerjain tugas, solusiku ya nonton filem. Enaknya sich,,, filem yang action gitu, biar adrenalin kita ikut terpacu dan ngantuknya pun hilang. Tapi, semester ini, tepatnya sebulan sebelum skripsi, nonton filem gituan malah bikin ngantuk. Apalagi filem melodrama, ntra malah filem yang nonton kita. Jadi, ketika mata udah mulai sering "berkedip", aku langsung menarik selimut dan menutup mata. Tidur.

Selain nonton filem, aku juga sering jalan-jalan. Sekedar window shopping ke MATOS (Malang Town Square) juga kuanggap jalan-jalan. Ya, window shopping, yang aku artiin belanja mata. Jadi, cuma lihat-lihat doang. Hehehe,,, Paling beli Rotiboy atau Air Mata Kucing rasa Kiwi lah buat ngganjel perut plus ngilangin haus. Kira-kira 2 jam kemudian, aku pun pulang dalam keadaan fresh. Ritual ini cukup ampuh untuk refreshing. Khusus sekarang ini, rasanya gak ada waktu buat ke MATOS. Sebenerya sich, bukan gak da waktu, waktu mah buuuanyaak. Tapi, gak mood. Efek HEMAT. Khawatir kalo tiba-tiba ni tangan khilaf terus ambil sesuatu yang gak seharusnya, lalu dengan tidak sadar mengeluarkan uang dari dompet. Kan bahaya,,,

Terkadang, aku juga melakukan ritual wisata kuliner untuk mengurangi beban pikiran. Hunting-hunting warung atau rumah makan yang menunya unik, enak dan murah. Kalo bisa, banyak. Walaupun untuk kriteria yang terakhir biasanya tidak dipermasalahkan, karena aku kan cewek. Jadi, makannya juga gak porsi jumbo. Entah kenapa, di semester ini, aku belum sekali pun melaksanakan ritual wajib yang satu ini. Ada saja halangannya. Pas uang ada, waktu ada, partner wisata kulinerku lagi gak bisa. Atau pas aku dan partner lagi free, kantong kita kosong. Pokoknya, ada saja yang menghambat.

Dan semua permasalahan kecil yang menumpuk itu penyebab paling besarnya hanya satu. JUDUL SKRIPSI. Ide untuk judul sudah ada, tapi konsepnya belum jelas. Akibat ketidakjelasan konsep penelitian, maka konsultasi ke dosen wali selalu ditunda. Konsep sudah jelas, pas nyoba-nyoba cari referensi, aduuuh,,,,, sulit sekali ketemunya. Tiba-tiba jadi kepikiran mau ganti judul. Padahal, bikin konsep judul yang pertama juga udah puyeng. Hadeecccch,,,,,,

Mungkinkah aku sedang mengalami SPS yaitu SINDROM PRA SKRIPSI???

Kamis, September 25, 2014

Defending Yours (Actually It About Me n' My HW)


“Defending what you have is better than chasing uncertain thing”

Mempertahankan yang ada itu lebih baik, daripada mengejar yang belum pasti

Wiseword itu tepat sasaran sekali jika ditujukan kepada aku sekarang ini. Keinginanku untuk membangun dan mengembangkan Hubbul Wathan (HW) entah kenapa tiba-tiba saja muncul kemarin lusa. Saat itu, aku baru saja bertemu dengan salah seorang alumni Asrama Bahasa Arab Hubbul Wathan yang didirikan oleh Buya lebih dari 25 tahun yang lalu. Ya, bahkan Hubbul Wathan sendiri umurnya sudah lebih dari umur abang dan kedua kakakku. Karena HW sudah mulai didirikan oleh Buya sejak ia belum menikah dengan Ummi.

Menurut cerita Ummi, HW dulunya bukan cuma tempat untuk mempelajari dan mendalami bahasa arab, tetapi juga bahasa inggris. Selain itu, HW juga sempat membuka kursus pengetikan. Pernah ketika HW berada di masa keemasannya, untuk tinggal di sana, setiap calon penghuni asrama harus melewati ujian masuk. Jika lolos, barulah mereka berhak untuk tinggal dan mendalami bahasa arab di sana. Tapi, itu dulu.

Kini, HW dikelola oleh Ummi dan beberapa orang kepercayaannya termasuk di antaranya adalah Ustazah Syarifah dan Ukhti Leli yang sudah banyak sekali membantu HW sejak Buya masih ada sampai sekarang. Sebenarnya, masih banyak lagi ustaz dan ustzah yang telah membantu jalannya Asrama Bahasa Arab ini. Tetapi, keterbatasan pengetahuan membuatku terpaksa tidak menuliskan nama-nama mereka disini. Hanya sebuah ucapan terima kasih yang bisa aku ucapkan. HW yang sekarang di mataku sudah jauh berbeda dengan HW dulu yang diceritakan Ummi.

Sejujurnya, tidak pernah sekalipun terlintas di pikiranku untuk menawarkan diri membantu mengelola HW. Apalagi, sejak aku bersekolah di luar kota Medan. Ditambah, aku melanjutkan kuliah pun tidak di Medan. Aku juga tidak begitu menyukai Bahasa Arab. Bagiku, jika aku mau ikut membantu mengelola maka aku seharusnya pintar berbahasa Arab, baik secara teori maupun praktek. Oleh karena itu, aku yang tidak begitu bisa menggunakan bahasa arab bukanlah orang yang cocok untuk ikut membantu. Tapi, itu dulu.

Kini, aku merasakan sebuah perasaan memiliki terhadap HW. Rasa itu membangunkan semangatku untuk menjaga apa yang memang sudah menjadi milikku. Kewajibanku adalah mempertahankan eksistensi HW di dunia bahasa Arab di kota Medan. Dan, eksistensi itu ingin sekali aku luaskan ke seluruh Indonesia. Minimal, se provinsi Sumatera Utara atau se-pulau Sumatera. Aku yakin hal itu bukanlah sesuatu yang mustahil dan bukan pula mudah digapai.

Sekarang, aku hanya harus fokus menyelesaikan urusan di Malang, mempersiapkan diri dengan segala kemampuanku untuk kembali ke kota kelahiranku dan melanjutkan cita-cita Buya. Mungkin, aku sekarang sudah sedikit melupakan cita-cita Buya kepadaku agar menjadi seorang Profesor di bidang Ushul Fiqh. Namun, aku yakin Buya takkan pernah kecewa jika impian itu ku alihkan untuk membangun HW menjadi lebih besar. Dilengkapi dengan Kursus Bahasa Inggris dan Rumah Tahfidz. Tentunya, banyak sekali yang harus aku pelajari sebagai persiapan. Jika Allah mengizinkan, aku pun akan tetap berusaha untuk merealisasikan impianku sendiri. Lagian, bermimpi masih gratis kan?


Wednesday, September 24, 2014

Selasa, September 23, 2014

"Ini Bukan Hakku"

"Ini bukan hakku". Pernahkah sekali saja kita bicara begitu untuk suatu hal yang seharusnya tidak pantas kita miliki atau sekedar kita nikmati??

***

Saya seringkali menggunakan jasa ekspedisi JNE baik menerima kiriman dari rumah atau pun saya yang mengirimkan barang. Alasannya adalah karena lokasi kantor JNE lebih dekat dibanding kantor pos. Dan, bagi saya tiap-tiap jasa pengiriman barang seperti JNE atau Pos Indonesia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bukankah itu sudah sunnatullah bahwa setiap hal itu punya dua sisi.

JNE dalam memberikan pelayanan kualitasnya kadang berbeda-beda. Ketika saya memilih untuk menggunakan layanan JNE Reg (reguler, dengan waktu pengiriman yang standar, tidak lama atau cepat), barang akan sampai di tempat tujuan bisa jadi cepat sekali atau sebaliknya, lama sekali. Selain JNE Reg, JNE juga memiliki dua layanan yaitu JNE OKE ( layanan ekonomis dengan harga lebih murah dan waktu pengiriman yang lebih lama) dan JNE YES (Yakin Esok Sampai denga jaminan 1 hari barang sudah sampai di tempat tujuan). Ketiga layanan ini kadangkala tidak sesuai waktu yang dijanjikan. Intinya, walaupun kita memilih layanan JNE Yes, belum tentu esok langsung sampai. Sebaliknya, walaupun kita memilih layanan JNE Oke, bisa jadi dalam waktu 2 hari sudah sampai.

Ketika barang sampai lebih awal dari waktu yang dijanjikan, saya anggap itu adalah keberuntungan saya. Saya tidak pernah merasa bahwa saya tidak berhak memperoleh "keberuntungan" itu karena tidak sesuai dengan biaya yang saya keluarkan. Sebaliknya, ketika barang tidak sampai padahal sudah melewati waktu yang dijanjikan, saya seringkali mengeluh. Protes sana-sini. Mengatakan JNE tidak profesional. Padahal, bukankah hal itu sebenarnya impas??

Begitulah manusia, seringkali mempertahankan hak-haknya, tetapi tidak sadar bahwa ada hal-hal lain yang telah ia nikmati padahal bukan miliknya. Saya sendiri jujur, baru sadar dengan hal ini. Oleh karena itu, sekarang saya berusaha untuk lebih menyadari dan memilah yang mana hak dan yang mana yang bukan. Bagi saya, jika saya mau meikmati hal-hal yang bukan hak saya, maka saya harus siap menerima ketika ada hak saya yang lain yang tidak terpenuhi karena sudah saya nikmati duluan. Bagaimana dengan anda??

Pemikiran Ashgar Ali Engineer


1. Kritis Pemikiran Asghar Ali Engineer

Asghar Ali Engineer dalam berbagai pemikirannya terinspirasi dari Karl Marx yang menggangap agama sebagai candu sehingga sebaiknya disingkirkan. Namun, berbeda dengan inspiratornya, Asghar melihat agama sebagai candu yang sebaliknya, makna beragama itu harus diterapkan dalam kehidupan bukan disingkirkan.

Dalam merumuskan pemikirannya yang sangat revolusioner tentang teologi pembebasan, Asghar terlebih dulu menggali dan meneliti berbagai aliran teologi islam, bukan saja ajarannya, tetapi juga latar belakang perumusan ajaran masing-masing aliran tersebut seperti Mu’tazilah, Khawarij, dan Qaramitah. Ia juga mengkaji sosio-historis pada masa arab jahiliyah dan ketika Al-Quran diturunkan. Al-Quran sendiri pada masa diwahyukan, adalah sebuah pembaharuan revolusioner yang “menabrak” tradisi arab jahiliyah namun sesuai untuk diaplikasikan dan sangat fleksibel.

Singkat kata, dalam eksplorasinya atas sejarah awal Islam dan sejarah sosial teologi pembebasan dalam Islam, Asghar berusaha menunjukkan beberapa hal. Pertama, ada tradisi dan kesinambungan sejarah teologi pembebasan dari masa awal Islam hingga sekarang. Kedua, pembacaan ‘materialis’ dan ‘sejarah sosial’ atas masyarakat Islam membantu kita lebih memahami potensi ide-ide egalitarian dalam Islam dan relevansinya bagi masyarakat modern – tanpa memahami konteks sejarah ini, tentu kita akan merasa aneh melihat pembahasan atas aliran Mu’tazilah yang rasional dan aliran Khawarij yang ekstrimis dalam satu tarikan napas.

Ketiga, dan yang paling utama, Asghar kemudian menawarkan rumusannya atas teologi pembebasan dalam Islam: dalam pertentangan antara kaum Mustakbirin (penindas) dan Mustadh’afin (tertindas), maka agama harus berpihak kepada mereka yang tertindas demi mewujudkan tatanan sosial yang egaliter dan bebas dari eksploitasi. Dari begitu banyak pemikiran beliau, penulis hanya memfokuskan pembahasan pada dua sub pemikirannya yaitu : a) Teologi Pembebasan b) Emansipasi Perempuan.

Menurut asumsi Asghar, teologi pembebasan, pertama, dimulai dengan melihat kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Kedua, teologi ini tidak menginginkan status quo yang melindungi golongan kaya yang berhadapan dengan golongan miskin, atau dengan kata lain teologi pembebasan ini anti kemapanan (establishment), apakah ia kemapanan religius maupun politik. Ketiga, teologi pembebasan memainkan peranan dalam membela kelompok yang tertindas dan tercabut hak miliknya, serta memperjuangkan kepentingan kelompok ini dan membekalinya dengan senjata ideologis yang kuat untuk melawan golongan yang menindasnya. Keempat, teologi pembebasan tidak hanya mengakui satu konsep metafisika tentang takdir dalam rentang sejarah umat Islam, namun juga mengakui konsep bahwa manusia itu bebas menentukan nasibnya sendiri. Dan pada hakikatnya teologi ini mendorong pengembangan praktis Islam sebagai hasil tawar-menawar antara kebebasan manusia dan takdir. Ia lebih menganggap keduanya sebagai pelengkap daripada sebagai konsep yang berlawanan.

Seperti yang telah penulis sebutkan di atas, di dalam sejarah kehidupan sosial, kaum Mustakbirin (penindas) adalah orang-orang yang statusnya memiliki posisi lebih kuat dan Mustadh’afin (tertindas) adalah orang-orang yang memiliki status lemah. Kuat dan lemah disini bukan dinilai dari segi fisik belaka, tetapi dari segi harta, status politik dan sebagainya. Padahal, sebagai sesama manusia, dengan metode penciptaan yang sama, baik raja maupun rakyat, baik laki-laki maupun perempuan, maka derajatnya pun sama sehingga tidak ada hal yang secara otomatis memberikan hak kepada seseorang untuk berada di level yang berbeda.

Asghar mengaitkan hasil kajiannya tersebut dengan agama. Menurutnya, ada contoh agama yang mendukung pernyataannya yaitu, Islam, Kristen dan Buddha. Sejarah Islam dikajinya melalui Sirah Nabawiyah Muhammad SAW. Melalui sejarah tersebut ia memadukannya dengan pengetahuan empirisnya sehingga muncullah pemikirannya tentang teologi pembebasan. Disini, bisa kita simpulkan bahwa Asghar menggunakan hermeunetik dalam merumuskan pemikirannya. Ia memadukan konteks dan teks dalam mengkaji sesuatu. Termasuk dalam mentafsirkan Al-Quran sebagi sumber normatif (Al-quran juga memiliki sisi konstekstual) pertama dalam pemikiran pembaharuan islamnya. Baginya, jika penafsiran tidak didasarkan pada dua aspek yaitu normative dan kontekstual, maka produk pemikiran yang lahir bisa membahayakan. Penulis contohkan, para pembela agama yang senang sekali menggunakan kekerasan adalah tipe-tipe pembela dan pemaham yang hanya melihat satu aspek saja dalam menafsirkan teks ayat Al-Quran. Lihatlah dampaknya, sangat berbahaya sekali bukan saja untuk diri mereka, tetapi semua orang. Bahkan, negaranya (kita mengetahui bahwa Indonesia yang memiliki pemeluk Islam terbesar dikenal dunia dengan terorismenya).

Tambahnya lagi, dalam menafsirkan Al-Quran, tidak mungkin menghasilkan suatu tafsir yang murni tanpa melihat sisi konteksnya. Jika demikian, maka Al-Quran tidak akan sesuai untuk digunakan pedoman sepanjang waktu. Padahal, Al-Quran telah dipastikan sebagi sumber ajaran islam terakhir tanpa ada pembaharuan lagi. Maka, yang bisa disesuaikan bukan teksnya, tetapi turunanya yaitu tafsirannya sehingga fleksibel dan bersifat kreatif sehingga dapat diaplikasikan hingga akhir zaman
Penulis menganggap Asghar dalam merumuskan teologi pembebasan ini bertujuan agar agama tidak dianggap sebagai pengekang. Agama adalah pengangan sehingga terserah kepada kita bagaimana cara memegangya. Secara logika, pegangan adalh suatu hal yang bisa kita lepaskan, bisa kita posisikan semaunya kita. Berbeda jika agama dianggap sebagai kekangan. Pengekangan dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai penahanan, pengendalian. Penahanan menyebabkan seseorang tidak mampu berekspresi dengan bebas, lalu kebutuhan dan keinginannya akan tertahan oleh penahanan dan pengendalian agama tersebut. Tentunya, untuk menjadikan agama sebagai suatu pengangan yang memberikan kenyamana kepada kita, suatu hal yang sudah seharusnya untuk mempelajari cara memegangnya. Dengan itu, kita sebagai pemeluk agama Islam akan bebas berekspresi dan tetap memegang Al-Quran sebagai pedoman tanpa harus ditinggalkan maupun merasa terkekang.

Untuk merasakan manfaat dari agama sebagai kekuatan revolusioner, maka umat Islam haruslah mengaplikasikan agama ke dalam kehidupan praktisnya sehari-hari. Islam, harus benar-benar diresapi dan dijadikan tatanan kehidupan masyarakat. Dengan itu, agama khusunya Islam bukan menjadi candu sebagaimana dimaksud oleh Karl Marx tetapi menjadi kekuatan bagi penganutnya.

Selanjutnya, penulis akan membahas sub pemikiran Ashgar yang kedua, yaitu Emansipasi wanita atau hak-hak perempuan menurut Islam. Seperti yang telah kita ketahui, Ashgar yang pernah mengalami diskriminasi pada masa kecilnya, begitu memperjuangkan hak-hak kaum yang tidak memperoleh kebebasan berekspresi sebagai contoh, kaum perempuan. Dalam tulisannya tentang hak-hak perempuan dalam Islam (2006), Engineer menyadari bahwa ada diskriminasi dan marginalisasi atas hak-hak perempuan dalam masyarakat Islam. Namun, Engineer juga berhati-hati di sini: patriarkhi dan pengekangan hak-hak perempuan bukanlah sesuatu yang unik yang melekat pada masyarakat Islam. Dengan kata lain, bukan Islamnya, melainkan patriarkhinya yang bermasalah. Patriarkhi, menurut Engineer, terjadi karena kenyataan sosiologis dalam perkembangannya seringkali dianggap sebagai konsep atau doktrin teologis (hlm. 166).

Al-Qur’an menurut Asghar secara normatif menegaskan konsep kesetaraan status antara laki-laki dan perempuan. Konsep kesetaraan itu mengisyaratkan dua hal: Pertama; dalam pengertian yang umum, ini berarti penerimaan martabat kedua jenis kelamin dalam ukuran yang setara. Kedua; orang harus mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak-hak yang setara dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Keduanya harus memiliki hak yang setara untuk mengadakan kontrak perkawinan atau memutuskannya, hak untuk memiliki atau mengatur harta miliknya tanpa campur tangan yang lain, bebas memiliki profesi atau cara hidup, setara dalam tanggung jawab sebagaimana dalam hal kebebasan. Namun, zaman sekarang ini banyak sekali yang juga menggaungkan emansipasi wanita dengan sangat keras tetapi belum memahami konsep kesamaan dan kesetaraan hak, lalu melahirkan pemahaman yang salah besar. Sebaliknya, di zaman canggih ini pula masih banyak daerah-daerah yang berpikiran kuno dan sempit yang membatasi ruang gerak wanita daerahnya dalam mengakses hak-hak mereka secara umum misalnya di Saudi Arabia.

Al-Qur’an telah menjelaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan adalah setara, hal tersebut didasarkan pada ayat yang menyatakan bahwa kedua jenis kelamin itu memiliki asal-usul makhluk hidup yang sama, dan karena jenis itu memiliki hak yang sama pula. Mengenai hal ini, Asghar memakai landasan surat An-Nisa' ayat 1, dimana kata nafs dalam ayat tersebut diartikan dengan "makhluk hidup". Dengan memaknai kata nafs dengan arti "makhluk hidup" Asghar menolak pendapat yang mengatakan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Dengan penolakan ini, secara implisit menunjukkan bahwa Asghar berpendapat bahwa wanita adalah makhluk yang sama tangguhnya dengan kaum adam karena ia pun sama-sama berupa “makhluk hidup” yang utuh bukan yang hanya berasal dari tulang rusuk kaum adam. Karena itu, wanita memiliki hak yang sama dengan pria. Wanita menurut Asghar memiliki derajat sosial yang sama, namun bisa berbeda peran dengan laki-laki. Perempuan pada masa ayat itu diturunkan adalah menjadi tanggungjawab laki-laki dalam kehidupan sosialnya. Sehingga arti laki-laki sebagai penguasa atau berkuasa di atas wanita adalah sebuah oenafsiran yang membahayakan kedudukan perempuan di masyarakat.

Penulis menambahkan, makna Al-Quran menyatakan kaum hawa diciptakan dari tulang rusuk kaum adam yang berarti wanita dalam beberapa hal tetap membutuhkan pria untuk melancarkan perjalanan hidupnya. Ada beberapa kodrat yang diberikan hanya untuk kaum adam yang wanita notabene tidak memilikinya misalnya kekuatan fisik. Disini, penulis bukan beroposisi dengan pandangan Engineer. Penulis menyetujui pendapat Engineer namun juga setuju dengan pemahaman umum ayat 1 surat An-Nisa’ dengan sedikit menambahi pemahaman penulis sendiri.

Di samping itu, Asghar menjelaskan bahwa al- Qur’an juga memberikan tempat yang sangat terhormat bagi seluruh manusia, yang mencakup laki-laki dan perempuan. Hal ini disandarkan pada ayat al-Qur’an yang menyebutkan bahwa status keagamaan perempuan sebagaimana status sosial mereka, sama tingginya dengan laki-laki. Konsep ini dapat dilihat dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 35:

“Sesungguhnya laki-laki muslim dan perempuan-perempuan muslimat, laki-laki mukmin dan perempuan-perempuan yang mukminat, laki-laki yang taat (patuh) dan perempuan-perempuan yang taat, laki-laki yang benar dan perempuan-perempuan yang banar, laki-laki yang sabar dan perempuan-perempuan yang sabar, laki-laki yang khusuk (takut pada Allah/rendah hati) dan perempuan-perempuan yang khusuk, laki-laki yang sedekah dan perempuan-perempuan yang bersedekah, laki-laki yang berpuasa dan perempuan-perempuan yang berpuasa, laki-laki yang memelihara farajnya (kehormatannya) daan perempuan-perempuan yang memeliharanya, laki-laki yang banyak mengingat Allah dan perempuan-perempuan yang banyak mengingat- Nya, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan pahala yang besar.”


Mengenai hak, peran dan kedudukan perempuan, Asghar dengan berpegang pada surat al-Ahzab ayat 35, seperti sudah diungkap di atas, menyatakan bahwa ayat tersebut berulang sepuluh kali menyatakan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam mencapai tingkat kebaikan. Hal ini senada dengan pendapat mufasir terkenal Maulana Muhammad Ali. Sekalipun secara normatif al-Qur’an memihak kepada kesetaraan status antara laki-laki dan perempuan, tetapi secara kontekstual al-Qur’an memang menyatakan adanya kelebihan tertentu kaum laki-laki atas perempuan. Menurut Asghar, kelebihan dan keunggulan yang dimiliki laki-laki atas perempuan itu bukan karena jenis kelamin. Akan tetapi karena konteks sosialnya.
Asghar mengkritik dengan tajam metode para mufasir yang memahami ayat hanya semata-mata bersifat teologis dengan mengabaikan pendekatan sosiologis. Tambahnya lagi, seharusnya para mufassir menggunakan pandangan secara sosio-teologis. Pada poin ini, penulis sependapat dengan Engineer yang menulis:
“Meskipun demikian, al-Qur’an memang berbicara tentang laki-laki yang memiliki kelebihan dan keunggulan sosial atas perempuan. Ini sebagaimana ditunjukkan di atas, harus dilihat dalam konteks sosialnya yang tepat. Struktur sosial pada zaman Nabi tidaklah benar-benar mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan. Orang tidak dapat mengambil pandangan yang semata-mata teologis dalam hal semacam ini. Orang harus menggunakan pandangan sosial-teologis. Bahkan al-Qur’an pun terdiri dari ajaran yang kontekstual dan juga normatif. Tidak ada kitab suci yang bisa efektif, jika mengabaikan konteksnya sama sekali”.


Ada tiga aspek penting dalam memahami Alquran dalam kaitannya dengan persoalan gender. Pertama, sebagaimana yang telah penulis sebutkan di awal, Asghar yang metode berpikirnya menggunakan hermeneutic menegaskan bahwa Al-Quran itu mempunyai dua aspek: normatif dan kontekstual. Yang dimaksud dengan aspek normatif adalah menyangkut sistem nilai dan prinsip-prinsip dasar dalam Al-Quran, seperti prinsip persamaan, keadilan dan kesetaraan yang dalam pemaknaannya harus dilihat kontesktualnya.. Prinsip ini bersifat eternal dan dapat diaplikasikan dalam pelbagai konteks ruang dan waktu. Sedangkan aspek kontekstual berkaitan dengan ayat-ayat yang diturunkan untuk merespon problem-problem social tertentu pada masa itu. Seiring dengan perkembangan zaman, ayat-ayat ini bisa dihapuskan (naskh; contohnya adalah ayat tentang perbudakan). Dilihat dari perspektif normatif, Al-Quran jelas menegakkan prinsip persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Ia mendorong ide kesetaraan gender. Tetapi jika dilihat dari perspektif kontekstual, tidak jarang Al-Quran mendudukkan laki-laki satu tingkat di atas perempuan.

Tujuan pembedaan antara ayat normatif dan kontekstual adalah untuk mengetahui perbedaan antara apa yang sebenarnya diinginkan oleh Allah dan apa yang dibentuk oleh realitas masyarakat pada waktu itu. Dua-duanya merupakan kekayaan Al-Quran. Karena kitab suci ini tidak hanya berbicara tentang masyarakat ideal, atau apa "yang seharusnya," akan tetapi juga
mempertimbangkan realitas empiris, atau apa "yang terjadi." Dialektika antara das sollen dan das sein membuat kitab suci ini dapat diterima oleh masyarakat dalam konteks sosial tertentu di mana ayat-ayat tersebut diturunkan, dan juga dapat dijadikan rujukan sebagai norma-norma dan prinsip-prinsip universal yang dapat diberlakukan di masa depan ketika realitas masyarakat lebih kondusif. Asghar menyebut pendekatan ini dengan istilah"ideologis-pragmatis". Disinilah istimewanya Al-Quran.

Tetapi, bagi orang-orang yang tetap bersikukuh bahwa pria derajatnya lebih tinggi dari wanita, mengkambinghitamkan ayat-ayat Al-Quran. Asghar yang berjenis kelamin pria mengangkat derajat kaum wanita berdasarkan latar belakang kehidupannya sebagaimana yang telah dijelaskan di awal. Perempuan-perempuan di India hidup dalam keterpurukan karena kurangnya pengetahuan mereka untuk membela diri sendiri. Kurangnya pengetahuan tersebut adalah akibat dari terhalangnya akses mereka untuk memeperoleh hak pendidikan yang sama dengan kaum pria.

Kedua, penafsiran ayat-ayat Al-Quran tergantung kepada persepsi, pandangan dunia atau weltanschaung, pengalaman dan latar belakang sosio-kultural si penafsir. Ketiga, makna ayat-ayat Al-Quran itu terbentang dalam waktu. Tidak mengherankan jika penafsiran orang terdahulu dapat berbeda dengan penafsiran orang sekarang. Hal ini disebabkan karena Al-Quran itu seringkali memakai bahasa simbolik atau metaforis yang punya makna ambigu. Ambiguitas ini dimaksudkan untuk membukan peluang fleksibilitas dalam melakukan perubahan yang kreatif dan konstruktif.

Asghar dalam banyak tulisannya telah menawarkan berbagai macam pembongkaran wacana. Dalam masalah hak-hak perempuan dalam Islam, ia menyuguhkan pendapatnya mengenai pewarisan, kesaksian dan poligami yang dinilai sebagai contoh ketidaksetaraan. Tujuan semua pembahasan ini setidaknya mampu menciptakan kehidupan yang seimbang anatara laki-laki dan perempuan. Sub-bab ini pada hakikatnya masih termasuk dalam hak-hak perempuan, tetapi lebih kepada aspek hukumnya. Dalam aspek tersebut, Asghar juga mengelurkan pendapatnya yang menuntut hak lebih atas perempuan.


DAFTAR PUSTAKA

Asghar Ali Engineer, Islam dan Pembebasan, (terj). Hairus Salim dan Imam Baihaqi, Yogyakarta, LkiS, 1993.
Asghar Ali Engineer, Hak-hak Perempuan dalam Islam, (terj). Farid Wajidi dan Cici
Farkha Assegaf, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000.
Yunahar Ilyas, Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur’an Klasik dan Kontemporer,
Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998.
Amina Wadud Muchsin, Qur’an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam
Tradisi Tafsir, Jakarta: Serambi, 2000.
Asghar Ali Engineer, Pembebasan Perempuan, (terj.) Agus Nuryanto, Yogyakarta:
LKiS, 2003.
Wahiduddin Khan, Antara Islam & Barat : Perempuan di Tengah Pergumulan, Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta, 1995.
Murtadha Muththahhari, Hak-Hak Wanita Dalam Islam, Jakarta : Penerbit Lentera, 2001.

















Kekerasan Berbasis Agama di Indonesia


A. Pendahuluan

Indonesia sebagaimana diketahui umum adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun, selain Islam, ada lima agama lain yang diakui sebagai agama nasional yaitu : Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu. Penduduk muslim kebanyakannya berada di Pulau Jawa dan Sumatera (wilayah barat di Indonesia), sedangkan agama lainnya tersebar tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Menurut hasil sensus tahun 2010 , 87,18 % dari 237.641.326 penduduk Indonesia adalah Muslim, 6,96 % beragama Kristen Protestan, 2,9% beragama Kristen Katolik, 1,69% memeluk agama Hindu, 0,72% beragama Buddha, 0,05% beragama Konghucu, 0,13% agama lainnya, dan 0,38% tidak diketahui jelas .
Kendatipun Indonesia memiliki jumlah penduduk yang hampir 90%, beragama Islam, namun Indonesia bukanlah sebuah negara Islam layaknya Saudi Arabia. Indonesia adalah negara demokrasi yang di dalam makna Pancasilanya mengakui pluralisme baik suku, ras, warna, maupun agama. Slogan yang sangat terkenal berkaitan dengan hal ini adalah “Bhinneka Tunggal Ika”. Tetapi, melihat dari fakta dan kenyataan, menjadi warganegara Indonesia dan beragama Muslim terasa sedikit ‘menggerahkan’ dan ‘memalukan’. Terlebih ketika berada di negara-negara luar (Eropa) yang notabene penduduknya non-muslim. Mendengar pernyataan tersebut, timbul sebuah pertanyaan ada apa dengan Muslim Indonesia?

Indonesia saat ini tengah dikenal dunia dengan berbagai isu-isu kekerasannya. Di antaranya yang paling ‘mempopularkan’ nama Indonesia di mata dunia adalah isu kekerasan berbasis agamanya, di mana sebagian besarnya dilakukan oleh beberapa oknum pemeluk agama Islam di Indonesia.

Sebenarnya, kekerasan berbasis agama sudah ada sejak berabad-abad lalu. Kekerasan agama selama berabad-abad merupakan kejahatan terburuk yang telah mengisi peradaban manusia. Sesuatu yang paradoks, karena agama mengajarkan nilai-nilai luhur, tetapi agama juga bertanggung jawab terhadap terjadinya kerusakan di muka bumi ini. Dalam editorial bukunya, “Violence and the Sacred in the Modern World”, Mark Juergensmeyer menyatakan: Violence has always been endemic to religion. Images of destruction and death are envoked by some of religion’s most popular symbols, and religious wars have left through history a trail of blood. The savage martyrdom of Hussain in Shiite Islam, the crucifixion of Jesus in Christianity, the sacrifice of Guru Tegh Bahadur in Sikhism, the bloody conquest in the Hebrew Bible, the terrible battles in the Hindu epics, and the religious wars attested to in Sinhalese Buddhist chronicles indicate that in virtually every tradition images of violence occupy as central a place as portrayals of non-violence.

Di dalam bukunya, ia mencatatkan berbagai kasus kekerasan berbasis agama yang terjadi di seluruh dunia dan pelakunya adalah penganut berbagai agama. Kembali pada kekerasan di Indonesia, istilah yang biasa kita kenal berkaitan dengan kekerasan berbasis agama ini adalah terorisme. Pelaku kekerasan berbasis agama disebut dengan teroris. Di kancah internasional, beberapa kasus kekerasan berbasis agama di Indonesia sangat mempengaruhi persepsi orang-orang asing terhadap Muslim Indonesia. Sebut saja Amrozi, Abu Bakar Ba’syir, seluruh dunia pasti pernah mendengar nama mereka berdua.
Disini, penulis memfokuskan pembahasan pada “Kekerasan Berbasis Agama di Indonesia”. Dimulai dari menyebutkan beberapa fenomena kekerasan yang mennggemparkan dunia, dilanjutkan dengan faktor-faktor, legitimasi agama, eskalasi intensitas terjadix kekerasan agama, dan lain-lain.

B. Pembahasan

1. Fenomena kekerasan

Kekerasan sering diidentikkan dengan terorisme yang mengandung arti menakut-nakuti. Kata tersebut berasal dari bahasa Latin terrere (“menyebabkan ketakutan”), dan digunakan secara umum dalam pengertian politik sebagai serangan terhadap tatanan sipil selama Rezim Teror pada masa Revolusi Perancis akhir abad XVIII. Dalam hal ini, respon publik terhadap kekerasan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh terorisme—merupakan bagian dari makna istilah tersebut. Madeline Albright, membuat daftar tiga puluh organisasi teroris dunia yang paling berbahaya, lebih dari setengahnya bersifat keagamaan. Mereka terdiri dari kaum Yahudi, Muslim, dan Buddhis. Warren Christopher, menyatakan bahwa aksi-aksi teroris agama dan identitas etnis telah menjadi “salah satu tantangan keamanan terpenting yang kita hadapi dalam kaitan dengan bangkitnya Perang Dingin.”
Sejak berdirinya RI hingga November 2001 tercatat 858 gereja dirusak, baik secara total atau mengalami kerusakan berat, serta dilarang atau ditutup oleh aparat negara. Selama masa pemerintahan Presiden Soekarno yang berlangsung 21 tahun, hanya 2 buah gereja yang dirusak. Sedangkan selama pemerintahan Soeharto yang berlangsung 32 tahun, ada 456 gereja yang dirusak. Dalam 17 bulan pemerintahan Habibie ada 156 gereja yang dirusak. Selama 21 bulan pemerintahan Gus Dur terdapat 232 gereja yang dirusak dan dalam 4 bulan masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri ada 12 gereja yang dirusak. Dalam angka tersebut termasuk perusakan di daerah konflik Maluku, Poso, yang sejak awal tahun 1999 sebanyak 192 gereja dan 28 mesjid dirusak.
Sejak Yudhoyono menjabat presiden pada Desember 2004, terjadi peningkatan kekerasan dengan sasaran Ahmadiyah, Kristen, Syiah, dan minoritas agama lain, sebagaimana data dari Setara Institute, yang dipaparkan di atas. Lebih dari 430 gereja diserang sejak 2004, menurut Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI). Serangan terhadap masjid-masjid Ahmadiyah meningkat dengan mencolok sejak Yudhoyono menuruti tekanan kelompok-kelompok Islamis garis keras dan mengeluarkan surat keputusan bersama anti-Ahmadiyah pada Juni 2008. Sejak itu, sedikitnya 30 masjid Ahmadiyah disegel.

Human Rights Watch mendokumentasikan sedikitnya 12 kasus di mana kelompok militan, Islam maupun Kristen, memakai landasan SKB 2006 untuk menghalang-halangi pembangunan rumah ibadah baru, termasuk sebuah masjid, dan menutup 31 gereja dan rumah ibadah agama asli, yang sudah ada. Kelompok-kelompok ini beralasan tindakannya itu dibenarkan karena penganut minoritas kurang memenuhi surat izin, atau menuduh mereka memakai tandatangan palsu dari tetangga setempat untuk memperoleh persyaratan, atau pembangunan rumah ibadah akan mengganggu kerukunan umat beragama di daerah tersebut karena menyinggung perasaan agama mayoritas.
Selama Januari tahun 2005, terjadi penyerangan dan pengrusakan atas kuil Hindu di Legian, Kuta, Tuban dan Pedonganan. Enam kuil rusak selama penyerangan tersebut. Penghancuran atas rumah ibadat juga menimpa komunitas Muslim. Sayangnya penulis belum dapat menghimpun data secara baik untuk dapat disajikan dalam tulisan ini.
Akan tetapi ingatan kita masih cukup segar mengenai kasus perusakan Mesjid di Kupang sebelum meletusnya konflik Ambon. Demikian juga, terjadi pengrusakan mesjid An-Nur di wilayah Talake Ambon oleh massa Kristen, pada 26 April tahun 2004. Mesjid diserang setelah sebelumnya warga Muslim diserang dengan senjata rakitan oleh warga Kristen.
Membahas mengenai fenomena kekerasan, ratusan kasus-kasus kekerasan agama pernah terjadi di Indonesia. Penulis memilih beberapa di antaranya yang sempat membuat gempar dunia yaitu :

a. Kasus Bom Bali (12 Oktober 2002)

Bom Bali 2002 (disebut juga Bom Bali I) adalah rangkaian tiga peristiwa pengeboman yang terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober 2002 . Dua ledakan pertama terjadi di Paddy's Pub dan Sari Club (SC) di Jalan Legian, Kuta, Bali, sedangkan ledakan terakhir terjadi di dekat Kantor Konsulat Amerika Serikat, walaupun jaraknya cukup berjauhan. Rangkaian pengeboman ini merupakan pengeboman pertama yang kemudian disusul oleh pengeboman dalam skala yang jauh lebih kecil yang juga bertempat di Bali pada tahun 2005. Tercatat 202 korban jiwa dan 209 orang luka-luka atau cedera, kebanyakan korban merupakan wisatawan asing yang sedang berkunjung ke lokasi yang merupakan tempat wisata tersebut. Peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa terorisme terparah dalam sejarah Indonesia.

Tim Investigasi Gabungan Polri dan kepolisian luar negeri yang telah dibentuk untuk menangani kasus ini menyimpulkan, bom yang digunakan berjenis TNT seberat 1 kg dan di depan Sari Club, merupakan bom RDX berbobot antara 50-150 kg.
Peristiwa Bom Bali I ini juga diangkat menjadi film layar lebar dengan judul Long Road to Heaven, dengan pemain antara lain Surya Saputra sebagai Hambali dan Alex Komang, serta melibatkan pemeran dari Australia dan Indonesia. Penulis yang saat itu berada di Malaysia dan masih duduk di bangku SD, turut merasakan kegemparan dunia akibat kasus pengeboman ini.

b. Kasus Bom Bunuh Diri di Jakarta (5 Agustus 2003 dan 17 Juli 2009)

Kedua kasus pengeboman terjadi di hotel JW Marriot Jakarta (kasus 17 Juli 2009 berlaku juga di hotel Ritz Carltron) di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Indonesia. Kasus pengeboman pertama terjadi pada pukul 12:45 dan 12:55 WIB pada hari Selasa, 5 Agustus 2003. Ledakan itu berasal dari bom mobil bunuh diri dengan menggunakan mobil Toyota Kijang dengan nomor polisi B 7462 ZN yang dikendarai oleh Asmar Latin Sani. Ledakan tersebut menewaskan 12 orang dan mencederai 150 orang. Akibat peristiwa itu, Hotel JW Marriott ditutup selama 5-minggu dan setelah melakukan operasi perlengkapan mulai reopened menyelesaikan renovasi kembali sejak pada tanggal Senin, 8 September 2003. Polri mengumumkan identitas kedua pelaku bom bunuh diri, yaitu Dani Dwi Permana asal Bogor dan Nana Ikhwan Maulana asal Pandeglang .

Kasus kedua yang juga disebut Bom Jakarta 2009 atau Bom Mega Kuningan 2009 adalah peristiwa ledakan bom di hotel JW Mariott dan Ritz-Carlton mulai pagi sejak sekitar pada pukul 07:47 sampai 07:57 WIB mulai sejak sekitar pada tanggal hari Jumat, 17 Juli 2009. Peristiwa bom bunuh diri tersebut menewaskan 9 orang korban dan melukai lebih dari 50 orang lainnya, baik warga Indonesia maupun warga asing. Selain dua bom rakitan berdaya ledak rendah yang meledak tersebut, sebuah bom serupa yang tidak meledak ditemukan di kamar 1808 Hotel JW Marriott yang ditempati sejak dua hari sebelumnya oleh tamu hotel yang diduga sebagai pelaku pengeboman
Peristiwa ini terjadi sembilan hari sesudah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Indonesia serta dua hari sebelum rencana kedatangan tim sepak bola Manchester United di Hotel Ritz-Carlton yang akan melakukan pertandingan dengan tim Indonesian All Star pada 20 Juli 2009. Sementara itu, tim Indonesian All Star yang sedang menginap di Hotel JW Marriot selamat dari bom. Polisi mengaku mendeteksi ada 11 orang yang diduga terlibat dalam pengeboman tersebut, termasuk Noordin M Top sebagai otak pelaku utama dan Ibrohim sebagai orang dalam di Hotel Ritz-Carlton yang menyelundupkan bom ke dalam hotel. Polisi berhasil menangkap atau menembak mati sejumlah tersangka pelaku pengeboman lainnya, walaupun masih ada beberapa aktor yang buron.


c. Kasus Pengeboman Kedubes Australia (9 September 2004)

Pengeboman Kedubes Australia 2004 atau yang biasanya disebut Bom Kuningan terjadi pada tanggal 9 September 2004 di Jakarta . Ini merupakan aksi terorisme besar ketiga yang ditujukan terhadap Australia yang terjadi di Indonesia setelah Bom Bali 2002 dan Bom JW Marriott 2003 (versi Wikipedia berdasarkan sumber-sumber tertentu).
Sebuah bom mobil meledak di depan Kedutaan Besar Australia pada pukul 10.30 WIB di kawasan Kuningan, Jakarta. Jumlah korban jiwa tidak begitu jelas - pihak Indonesia berhasil mengidentifikasi 9 orang namun pihak Australia menyebut angka 11. Di antara korban yang meninggal adalah satpam-satpam Kedubes, pemohon visa, staf Kedubes serta warga yang berada di sekitar tempat kejadian saat bom tersebut meledak. Tidak ada warga Australia yang meninggal dalam kejadian ini. Beberapa bangunan-bangunan di sekitar tempat kejadian juga mengalami kerusakan.

d. Konflik Agama Sunni-Syiah di Sampang (29 Desemver 2011)

Pada tanggal 29 Desember 2011, pesantren milik tokoh aliran Syiah bernama Tajul Muluk diserang oleh sekelompok pengunjuk rasa anti-Syiah bersenjata. Gedung pesantren dan rumah Tajul Muluk dan abangnya, Iklil, dibakar . Muluk dan anggota aliran lainnya diancam akan dibunuh. Dua bangunan lainnya, satu madrasah dan musholla, juga dibakar habis. Iklil, yang saat itu sedang di tempat kejadian, bersaksi melihat dua anggota polisi berdiam saja di tengah kerumunan.
Pada tanggal 8 Maret 2012, tim advokat Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) mengkritik penanganan investigasi dan menyebut ancaman yang terus berlanjut terhadap kaum Syiah Sampang sebagai tindakan "diskriminatif". Pasca serangan ini, KONTRAS juga meminta Tajul dan 22 pengikutnya dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Pada April 2012, kasus serangan ini belum terselesaikan. Pada 26 Agustus 2012, komunitas Tajul di Sampang diserang kembali oleh kurang lebih 500 orang. Satu orang, Muhammad Hasyim, tewas dan satu orang lainnya dilarikan ke rumah sakit. Amnesty International meminta pemerintah Indonesia menyelidiki serangan ini dan mengambil tindakan untuk melindungi komunitas ini dari serangan-serangan selanjutnya. Sampai saat ini, pemerintah masih belum mampu menuntaskan konflik ini walaupun setelah melewati masa mediasi 6 bulan.

Selain kasus-kasus yang penulis cantumkan di atas, masih banyak sekali kasus-kasus kekerasan berbasis agama yang terjadi di Indonesia. Suatu hal yang sangat menggelitik di dalam pikiran penulis adalah kebanyakan pelaku kekerasan tersebut mengaku beragama Islam. Apakah memang benar Islam mengajarkan kekerasan? Bagaimana dengan agama lain? Ternyata, sebagaimana Islam, agama lain salah satunya Kristen juga memiliki penganut yang radikal. Sebagai contoh, ada kasus kalangan Kristen di daerah mayoritas Kristen mencegah pembangunan masjid Muslim Sunni . Individu yang terkena dampaknya beragam, dari mereka yang minta izin mendirikan rumah ibadah hingga yang menginginkan status kepercayaan dicantumkan pada kartu tanda penduduk hingga anak-anak yang dilecehkan guru dan murid lain di sekolah. Selain itu, Milisi Kristen terlibat dalam kekerasan terhadap minoritas Muslim di Kepulauan Maluku dan Poso setelah Presiden Suharto lengser dari kekuasaan pada 1998. Mayoritas Kristen juga sering menghambat pembangunan masjid di daerahnya, kebanyakan di kawasan Indonesia timur .

2. Pola/bentuk kekerasan

Kejadian-kejadian dan aksi-aksi terorisme yang tengah menimpa manusia, khususnya di Indonesia ini sangatlah banyak dan beraneka ragam sesuai dengan kondisi dan keadaan yang diharapkan oleh para pelakunya guna meraih sasaran dan target mereka. Secara singkat, bentuk-bentuk aksi terorisme dapat dibagi ke dalam 3 macam golongan :
a. Terorisme Fisik. Yaitu peristiwa-peristiwa atau bentuk terorisme yang sekarang menjadi puncak sorotan manusia seperti pelededakan, bom bunuh diri, pembajakan, dan seterusnya. Berbagai kejadian pahit dari terorisme fisik ini telah telah tercatat dalam sejarah. Seperti di Indonesia seperti Bom Bali 1, Bom Bali 2, Bom Kedutaan Australia di Jakarta, Bom Marriot 1, Bom Marriot 2 dll.
b. Terorisme Psikologis (Kejiwaan). Yaitu suatu bentuk-bentuk terorisme yang berupa suatu ancaman psikologis terhadap suatu subjek atau objek tertentu, seperti misalkan berupa teror ancaman bom melalui media tertentu seperti telepon, pesan singkat, surat, email, artikel blog, website dll, yang bertujuan untuk menimbulkan kepanikan. Seperti yang terjadi pada teror gereja pada malam natal, teror gedung kedutaan AS dll.
c. Terorisme Ideologi (pemikiran/pemahaman). Terorisme jenis ini jauh lebih berbahaya dari terorisme fisik dan psikologi. Sebab seluruh bentuk terorisme fisik yang terjadi bersumber dari dorongan ideologi para pelakunya, baik itu dari kalangan orang-orang tidak beragama yang merupakan sumber terorisme di muka bumi ini, atau dari kalangan kaum beragama yang telah menyimpang pemikirannya dari jalan ajaran mereka, khususnya dalam hal ini kaum muslimin yang telah menyimpang dari ajaran Islam yang sesungguhnya.

Bentuk-bentuk terorisme ini pada dasarnya sangat saling berkaitan, dimana apabila seseorang atau suatu komunitas bahkan masyarakat telah terjangkiti suatu paham yang salah atau yang berupa terorisme ideologi maka dia akan condong untuk segera melakukan tindakan terorisme fisik maupun psikologi, yang berupa bom bunuh diri, pembajakan, teror dll, yang merupakan manifestasi dari terorisme ideologi.

3. Eskalasi dan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun

Penulis tidak mampu menemukan sumber-sumber jelas yang menyatatkan jumlah keseluruhan kasus-kasus kekerasan yang terjadi mulai tahun 1998- sekarang, namun sedikit gambaran bahwa kasus-kasus serupa ini dulu tidak separah apa yang kita alami sekarang, dimana para pembela kebenaran semakin leluasa melancarkan serangannya di atas bumi negara demokrasi ini. Berikut penulis sajikan grafik eskalasi kasus kekerasan dari 2008-2012, :

Menurut Setara Institute dan Wahid Institute di Jakarta adanya peningkatan kekerasan agama di Indonesia. Tercatat ada 232 kasus berkenanan dengan kekerasan agama di 2009, sedangkan di 2008 dilaporkan ada 197 kasus., terdapat 216 kasus serangan terhadap minoritas agama pada 2010, 244 kasus pada 2011, dan 264 kasus pada 2012 .




4. Penyebab terjadinya kekerasan

Menurut Adward Azar yang dikutip oleh Haqqul Yakin di dalam bukunya , faktor utama terjadinya kekerasan dalam agama adalah bahwa konflik itu menunjukkan dan menggambarkan serta menjelaskan perjuangan suatu kelompok yang selalu dipenuhi kekerasan untuk keperluan dasar seperti keamanan dan lain-lain

Kedua, adanya faktor perampasan kebutuhan manusia yang kemudian diartikulasikan secara kolektif. Kebutuhan manusia yang kemudian dinilai sebagai hak dasar itu adalah keamanan , pengembangan (hak mencari nafkah), akses politik, dan identitas (ekspresi budaya dan religious).

Ketiga, adalah faktor pemerintah yang tidak mampu memuaskan kenginan dasar individu dan kelompok identitas. Padahal, jaminan tentang hak-hak dasar masing-masing penduduknya sudah jelas regulasinya. Sebut saja UU Jaminan Kebebasan Beragama.
Ada dua penjelasan mengapa kekerasan ormas terus terulang . Pertama, kapasitas negara yang memang lemah sehingga tanpa sengaja membuat wewenang monopoli kekerasan itu terbagi kepada sipil. Bahayanya, kata sosiolog Jerman, Max Weber (1946), tanpa ada institusi resmi yang mampu memonopoli kekerasan, negara akan runtuh dan muncul anarkis.
Kedua, belakangan makin kentara bahwa yang dihadapi bangsa ini ternyata bukan semata negara yang loyo, tapi negara yang sengaja memberi peluang bagi kelompok tertentu mengintimidasi dan memberangus hak-hak kelompok lain dengan kekerasan. Pendeknya, meminjam parafrasa sejarawan Fernand Braudel (1966), “Di balik para bandit, ada bantuan dari oknum aparat negara.

5. Legitimasi (pembenaran agama)

Dalam batasan tertentu, penggunaan kekerasan sebetulnya dapat dibenarkan, artinya suatu tindakan kekerasan dapat dibenarkan dengan alasan dan kondisi tertentu. Kondisi-kondisi tertentu itu dikategorikan sebagai oleh St. Sunardi sebagai berikut :
a) Untuk menghindari kekerasan yang lebih besar
b) Untuk menggantikan “belas kasih” yang sia-sia bahkan dapat berakibat sebaliknya.
c) Sifatnya sementara
d) Untuk pembebasan

Namun, antara benar dan tidak, antara boleh atau tidak nya suatu perbuatan kekerasan atas nama agama itu tidak bisa dipastikan. Semuanya masih bergantung kepada masing-masing persepsi tentang keadaan dan situasi tertentu yang menggunakan legitimasi sebagai pembolehan sebuah kekerasan dilakukan. Sebab ketidakjelasan ini selalu dijadikan alasan untuk melakukan kekerasan oleh berbagai oknum tertentu.

Dalam tradisi Islam maupun Kristen ketika memahami luas dan dinamika hubungan yang tepat antara penguasa dan agama serta bagaimana agama atau sistem kepercayaan yang lain dapat dipraktikkan secara bebas di dalam suatu wilayah, telah melahirkan persoalan pemenaran atas praktik-praktik kekerasan berbasis agama yang kemudian sering dikenal “perang suci”. Adanya pembenaran antara dar al-islam dan dar al-harb dalam Islam maupun civitas dei dan civitas terranae dalam Kristen mencerminkan persoalan tentang sosok yang dapat memberi kuasa dalam menggunakan kekuatan untuk mencapai tujuan-tujuan politis dari agama. Pembedaan itu dibangun untuk membuka pintu kekerasan atau tuntutan untuk melakukan “perang suci” guna memenuhi alasa-alasan yang bukan agama. Akibatnya , usaha terbaik dari pembedaan itu jstru direcoki oleh unsur manusianya sendiri yang mengarah pada hal-hal yang sangat vested interest. Sehingga keadilan yang diidealkan dalam praktiknya merupakan ketidakadilan itu sendiri, dan kondisi esensialnya adalah penciptaan wilayah konflik, baik internal maupun eksternal.

6. Upaya penanganan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat

Pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk menanggulangi isu-isu kekerasan yang terjadi di Indonesia. Namun, berdasarkan pengamatan periset Human Rights Watch, banyak peraturan yang justru cenderung memungkinkan pihak agama mayoritas untuk menekan agama minoritas. Misalnya, Surat Keputusan Bersama (SKB) Rumah Ibadah yang dibuat tahun 1969 dan direvisi tahun 2006, mengharuskan pembangunan rumah ibadah berdasarkan “keperluan nyata dan sungguh-sungguh” dan “komposisi jumlah penduduk.” Data Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia menunjukkan bahwa 430 gereja dipaksa ditutup pada Januari 2005.

SKB Anti-Ahmadiyah yang dibuat oleh Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 2008 adalah contoh nyata lainnya. SKB ini, seperti tercatat dalam laporan ini, “membuka pintu bagi para gubernur serta bupati dan walikota membuat ketentuan peraturan anti-Ahmadiyah.” Tercatat 22 peraturan walikota dan bupati di Indonesia telah mengeluarkan regulasi anti-Ahmadiyah semenjak munculnya SKB tersebut. Agama-agama lokal juga turut mendapatkan diskriminasi. Ini dialami oleh Dewi Kanti, penganut Sunda Wiwitan yang adalah satu dari sekian banyak agama lokal di Indonesia. Dalam acara yang sama, ia menceritakan bagaimana kantor catatan sipil menolak menerima pernikahannya karena tidak mengakui agama Dewi. Ini membuat anak-anaknya kemudian dianggap lahir di luar nikah, dan pada akta kelahiran mereka, diperlukan dokumen lain untuk bisa mencantumkan nama ayahnya.

Berbagai peristiwa bisa kita saksikan di mana polisi gagal mengambil tindakan untuk mencegah kekerasan atas nama agama atau gagal menegakkan hukum sesudah kejadian. Polisi terlalu sering tak melakukan penyelidikan yang layak pada kasus kekerasan terhadap minoritas agama, menunjukkan kongkalikong dengan para penyerang. Sistem peradilan pidana juga tak membuktikan sebagai benteng pembela minoritas. Pada beberapa kasus kekerasan yang diproses ke pengadilan, para jaksa menuntut dakwaan lemah bagi para pelaku kejahatan berat, dan para hakim pun mendukungnya.

Selama era Suharto, warga Indonesia diwajibkan mencantumkan agama mereka pada kartu tanda penduduk, memilih satu dari lima agama yang diakui resmi oleh pemerintah—sebuah praktik yang mendiskriminasi, dan menempatkan posisi lemah, para penganut ratusan keyakinan minoritas. Meski Undang-Undang Administrasi Kependudukan sekarang memberi warganegara pilihan untuk mengabaikan atau menyertakan agama/ keyakinan mereka pada kartu tanda penduduk, mereka yang berharap mencantumkan keyakinan atau aliran kepercayaan tetap harus memilih daftar enam agama yang diakui hukum Indonesia. Individu yang enggan mencantumkan keyakinan berisiko dicap “tak bertuhan” oleh ulama atau pejabat, bahkan ada kemungkinan dijadikan subyek pidana penodaan agama. Pada 2012, seorang yang terbuka menyatakan diri ateis, seorang ustad Syiah, dan seorang pemimpin tarekat dipenjara dengan vonis penodaan agama walau mereka mencantumkan agama Islam pada KTP mereka .

Pemerintah Indonesia, dalam undang-undang dan perjanjian-perjanjian internasional, menghormati hak kebebasan beragama. Kebebasan beragama jadi bagian dari konstitusi Indonesia sejak kemerdekaan 1945. Pada 2005, Indonesia meratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang menjamin dalam pasal 18(2), “Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya,” dan pasal 27,
“Orang-orang yang tergolong dalam kelompok minoritas tidak boleh diingkari haknya dalam masyarakat bersama anggota kelompoknya yang lain, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri.”

Di antara hukum paling signifikan menghambat kebebasan beragam di Indonesia itu:
a. Penetapan Presiden Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama , disahkan Presiden Sukarno;
b. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1/79 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
c. Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23/2002, disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang memuat pasal “melindungi” agama seorang anak bahkan bila diadopsi;
d. Peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri (No. 8 dan No. 9/2006), tentang “Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah”;
e. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri (No. 3/2008) yang mengatur Ahmadiyah untuk “menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan keagamaan.”

1. SKB 2006
Beberapa presiden pasca-Suharto berusaha mengatasi masalah SKB rumah ibadah, tapi tak berhasil. Setelah menjabat presiden pada 2004, Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan pemuka Kristiani dan setuju bahwa pendirian rumah ibadah tak boleh bergantung pada keinginan mayoritas. Dia minta menteri agama, Maftuh Basyuni, mengevaluasi SKB 1969. Maftuh Basyuni bersama Ma'ruf Amin, ketua komisi fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, juga anggota badan pertimbangan presiden, memimpin panitia untuk merancang SKB baru.

Pada Maret 2006, Menteri Basyuni dan Menteri Dalam Negeri Mohammad Ma'ruf memperbaharui SKB 1969 dengan mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan No. 9/2006, tentang “Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.” SKB ini terutama mengizinkan pemerintah daerah tetap menerapkan persyaratan pembangunan rumah ibadah.
SKB itu menetapkan bahwa pendirian rumah ibadah didasarkan pada “keperluan nyata dan sungguh-sungguh” serta “komposisi jumlah penduduk” di wilayah bersangkutan. Syarat pendirian rumah ibadah harus memenuhi:
a. Daftar dan dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan pejabat setempat;
b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
c. Rekomendasi tertulis kepala kantor Kepartemen Agama kabupaten/kota;
d. Rekomendasi tertulis FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) kabupaten/kota.

Pemerintah daerah berkewajiban fasilitasi “tersedianya lokasi” pembangunan rumah ibadah bila syarat tandatangan terpenuhi, adapun rekomendasi tertulis “hasil musyarawat dan mufakat dalam rapat FKUB.” Bupati atau walikota harus memberikan keputusan paling lambat 90 hari sejak permohonan pendirian rumah ibadah diajukan. Mereka yang mengajukan pendirian rumah ibadah dapat menggunakan bangunan biasa sebagai tempat ibadah sementara seizin bupati atau walikota.
SKB itu mewajibkan pemerintah daerah membentuk Forum Kerukunan Umat Beragam di masing-masing daerah. Komposisi FKUB harus mencerminkan perbandingan jumlah penganut agama setempat, artinya daerah mayoritas Muslim akan diisi lebih banyak anggota Muslim ketimbang Kristen, misalnya—begitupun sebaliknya, yang menempatkan agama minoritas dirugikan bila hendak memperoleh izin rumah ibadah .

2. RUU Kerukunan Umat Beragama
Pada Oktober 2011, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Agama Suryadharma Ali, dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengusulkan rancangan undang-undang tentang kerukunan umat beragama untuk dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat. Usulan undang-undang ini akan mengatur beragam isu terkait agama, termasuk penyebaran ajaran agama, perayaan hari besar keagamaan, pembangunan rumah ibadah, dan penguburan serta pendidikan agama. Ia menegaskan tanggung jawab minoritas-minoritas agama untuk melindungi “kerukunan umat beragama.”
Para pembela kebebasan beragama menentang rancangan undang-undang ini, dengan dasar bahwa RUU ini akan melegitimasi peratutan diskriminatif yang sudah ada, termasuk PNPS penodaan agama 1965, SKB 2006 tentang pendirian rumah ibadah, SKB anti-Ahmadiyah 2008, dan pasal-pasal dalam UU Perlindungan Anak

C. Analisis penulis

Dalam bukunya yang berjudul Kekerasan Agama Tanpa Agama, Thomas Santoso mengatakan bahwa menurut pendapat para ahli biologi, fisiologi, dan psikologi, manusia melakukan kekerasan karena kecenderungan bawaan (innate) atau sebagai konsekuensi dari kelainan genetik atau fisiologis. Kelompok pertama (ahli biologi) meneliti hubungan kekerasan dengan keadaan biologis manusia, namun mereka gagal memperlihatkan faktor-faktor biologis sebagai penyebab kekerasan. Juga belum ada bukti ilmiah yang menyimpulkan bahwa manusia dari pembawaannya memang suka kekerasan.

Menurut Thomas Santoso, ada beberapa akar penyebab terjadinya perilaku kekerasan :
a. Adanya frustrasi yang dialami oleh pelaku tindak kekerasan.
- Frustrasi dialami bila tujuan yang ingin dicapai dihalang-halangi sehingga yang bersangkutan gagal mencapai tujuannya. Faktor frustrasilah yang menjadi salah satu sumber mengapa mereka yang berpendidikan dan status sosial ekonomi rendah lebih rentan melakukan tindak kekerasan. Gaya hidup modern yang mengagungkan hedonisme di satu sisi sedangkan mereka hanya memiliki sumber daya yang sangat terbatas pada sisi yang lain akan mudah sekali menimbulkan frustrasi. Reaksi terhadap frustrasi umumnya ada tiga macam. Pertama, adalah menghindari situasi yang menyebabkan frustrasi tersebut. Kedua, dengan tingkah laku apati dan ketiga, adalah dengan melakukan tingkah laku agresi. Biasanya keputusan untuk menggunakan salah satu dari ketiga reaksi tersebut didasarkan pada pertimbangan apakah pelaku merasa dirinya lemah/minoritas ataukah kuat/berkuasa/mayoritas. Bila dia merasa lemah, dia akan mengambil keputusan untuk melakukan tingkah laku menghindar terhadap situasi yang menyebabkan frustrasi. Bila situasi tersebut ternyata tidak bisa lagi dihindari, maka reaksi apati menjadi pilihan yang terakhir. Sebaliknya bila pelaku merasa dirinya lebih kuat, dia akan melakukan tindakan agresi terhadap situasi yang menyebabkan frustrasi.

b. Adanya pengalaman abuse yang dialami pada masa kecil.
- Ini terutama karena budaya pengasuhan kita umumnya mengijinkan tindakan kekerasan dilakukan terhadap anak. Anak yang mengalami pengasuhan dengan pola kekerasan, pada saat besar nanti juga akan mudah sekali melakukan tindakan kekerasan kepada orang lain, meskipun sebenarnya dia tidak menyukainya. Ini terjadi begitu saja, baik pelakunya suka ataupun tidak suka. Dengan kata lain, korban abuse pada waktu kecil sangat berpotensi untuk menjadi abuser juga ketika dia dewasa.

c. Faktor kepribadian.
- Pada gangguan jiwa ada yang diistilahkan dengan gangguan kepribadian. Salah satunya adalah gangguan kepribadian dengan pola agresif. Orang yang mengalami gangguan kepribadian pola agresif ini dicirikan dengan tingkah laku yang mudah tersinggung dan destruktif bila keinginannya tidak tercapai atau bila menghadapi situasi yang menyebabkannya menjadi frustrasi. Selain gangguan kepribadian, tingkah laku kekerasan juga terjadi karena adanya kepribadian status. Kepribadian status adalah kepribadian yang dimiliki oleh seseorang berkaitan dengan statusnya. Kepribadian status ini seringkali berbeda bahkan sangat berbeda dengan kepribadian asli dari orang yang bersangkutan. Peristiwa kekerasan yang menimpa para mahasiswa STPDN oleh seniornya adalah contoh dari kepribadian status tersebut. Pada kehidupan sehari-hari mungkin para mahasiswa yang melakukan tindak kekerasan tidak pernah ditemui melakukan hal yang sama kepada orang lain. Status sebagai senior menyebabkannya berperilaku keras terhadap yuniornya.

Pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama sebagai kambinghitam tindakannya, kemungkinan saja memiliki faktor kelainan kejiwaan. Ia dari dirinya sendiri memang menyukai hal-hal yang berbau kekerasan sehingga ketika bertemu dengan kelompok yang meligitimasikan kekerasan atas nama agama, tanpa perlu sebuah pertimbangan yang lama, ia akan melakukannya.
a. Tujuan Pengguna Kekerasan
Setiap pengguna kekerasan memiliki tujuan. Adapau tujuan pengguna kekerasan adalah :

1. Pengguna kekerasan demi kelompok atau diri sendiri.
- Kekerasan untuk kepentingan diri sendiri dan kebenaran yang diyakini. Misalnya, demi memuaskan rasa amarah, si X memukul anaknya sendiri dengan rotan.
2. Pengguna kekerasan demi kepentingan korban kekerasan,
- Dalam kasus penanganan orang-orang “berpengatahuan”, misalnya si X campur tangan dengan menggunakan kekerasan untuk menghentikan pertikaian yang sudah membahayakan jiwa mereka,
- Dalam kasus penanganan orang-orang yang “kurang pengetahuan”, misalnya, demi masa depan anaknya si Y mendisiplinkan anaknya dengan keras.
3. Pengguna kekerasan demi menghilangkan orang yang menjadi sumber kesulitan
- Dalam kasus yang melibatkan orang banyak/ massa sebagai pengguna. Misalnya, si X menggerakkan massa untuk melawan para penindas.
- Dalam kasus yang tidak melibatkan orang banyak/ massa sebagai pengguna, misalnya demi kebaikan keluarga, si W memasung anaknya.

Dalam hubungannya dengan kasus kekerasan berbasis agama, dua tujuan yang terakhir adalah yang paling mungkin. Namun, menurut hemat penulis, faktor paling inti pembela agama yang melakukan kekerasan adalah untuk kepentingan agama dan kefanatikannya terhadap paham yang ia anuti. Jika dilihat secara kasat mata, apakah orang-orang yang tidak bersalah, bahkan yang tidak ia kenal menghalanginya melakukan sesuatu sehingga ia harus menggunakan kekerasan untuk melancarkan tujuannya? Jawabannya adalah semua tergantung kepada persepsi masing-masing.


D. Kesimpulan

Kekerasan berbasis agama yang sangat marak terjadi akhir-akhir ini telah mengakibatkan menurunnya nilai Muslim Indonesia, bahkan turut berdampak kepada seluruh umat Muslim di dunia sehingga orang-orang non-muspim merasa gentar jika berhadapan dengan Muslim. Bukan karena kepintarannya, tetapi karena keberaniannya yang berjuang tanpa mengkonfirmasi apakah yang dilakukannya sudah sesuai dengan koridor keagamaan dan kultur budaya masyarakat dunia serta relevan menurut perkembangan zaman.
Fenomena ini setiap tahunnya semakin bertambah dari tahun ke tahun. Bahkan pemerintah sudah mengupayakan beberapa usaha misal menciptakan undang –undang tentang jaminan kebebasan beragama, namun hasilnya nihil. Faktornya adalah kurang tegasnya pemerintah dalam menanggulangi permasalahan yang sangat meresahkan ini. Selain itu, ada pula aparat keamanan yang malah berkerjasama dengan pelaku kekerasan demi memperoleh keuntungan sendiri. Bahkan, berbagai organisasi penegakan HAM seperti HRW memberkan perhatian yang mendalam terhadap permasalahan kasus kekerasan berbasis agama di Indonesia. Tetapi, pemerintah masih gagal untuk memecahkan persoalan besar ini.


DAFTAR PUSTAKA
Marx Juergensmeyer, Teror Atas Nama Tuhan : Kebangkitan Global kekerasan Agama, Jakarta: Nizam Press & Anima Publishing, 2002
Haqqul Yakin, Agama dan Kekerasan dalam Transisi Demokrasi di Indonesia, Yogyakarta : eLSAQ Press, 2009.
Thomas Santoso, Kekerasan Agama Tanpa Agama, (Jakarta: Pustaka Utan Kayu, 2002.
Hasan Hanafi, Agama, Kekerasan & Islam Kontemporer, Yogyakarta : Penerbit Jendela, 2001.
Atas Nama Agama, Pelanggaran Terhadap Minoritas Agama di Indonesia, , Februari 2013,
http://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Indonesia , diakses pada 27 Juni 2014.
http://nidafadlan.wordpress.com/2012/05/28/logika-kekerasan-berjubah-agama/ diakses pada 27 Juni 2014.